Hot News Terupdate, Jakarta: Dana bantuan patai politik rencananya akan dimasukkan dalam APBN 2018. Hal ini diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai bertemu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPK dan Bappenas.
KPK sempat memberikan masukan dalam pembahasan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik. Komisi antirasuah menyarankan agar masuknya dana parpol dalam pagu anggaran negara dilaksanakan pada 2020.
"Kesepakatan harus masuk di APBN 2018. Jadi langsung masuk. Padahal surat kami, kalau sudah beres (disusun) baru dimulai dua tahun lagi," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggila dalam Dialog Kanal KPK, Jakarta, Kamis 3 Agustus 2017.
Walau demikian, KPK tidak terlalu mempermasalahkan percepatan penganggaran dana parpol. Justru perubahan nilai dana parpol akan memperbaiki tata kelola keuangan partai.
Saat ini, parpol diberi bantuan Rp108 per suara yang mereka dapat. Namun angka tersebut dinilai tidak pantas. Idealnya, bantuan untuk parpol berkisar dari Rp1.000 sampai Rp10.000 per suara.
Semakin besarnya dana parpol akan semakin menyehatkan partai. Para kader tidak lagi harus bertanggung jawab penuh ke pemilik modal.
Walau demikian, negara sepatutnya tidak membiayai penuh operasional parpol. Angka ideal kajian KPK untuk subsidi dari pemerintah hanyalah 50 persen dari kebutuhan partai. Namun pembiayaannya tidak ujug-ujug digelentorkan penuh.
"Kita sarankan naik bertahap. Tiap tahun naik, sampai ke angka ideal," kata dia.
Penambahan dana parpol harus diperbaiki dengan perbaikan tata kelola keuangan. Terutama soal sumber pemasukan parpol sesuai aturan, yakni iuran anggota, sumbangan individu dan perusahan, serta bantuan negara.
Sumber : Metrotvnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar